LSM dan Aktifis Tuban FGD Raperda

Newssantara.com - 7 Juni 2021
LSM dan Aktifis Tuban FGD Raperda
 - (Newssantara.com)
|
Editor

Newssantara.com, Tuban – Beberapa LSM dan aktivis yang terdiri Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, PMII, FITRA Jawa Timur, FMK, KNPI, eL-Sal, KPI, media dan Sarbumusi menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tuban tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), pada sabtu (5/6).

FGD yang berlangsung di kantor KPR, kelurahan perbon berlangsung menjadi diskusi yang cukup alot. Pasalnya, Raperda inisiatif DPRD Tuban ini dianggap semrawut (amburadul), lantaran banyaknya pasal maupun ayat yang secara substansi kurang mengena.

Suwarti selaku Direktur KPR menjelaskan, berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Oleh sebab itu, RAPERDA tanggungjawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan harus segera terwujud. Hal ini guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya,” paparnya.

Lebih lanjut Suwarti menambahkan, merujuk pada pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

“Kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Tuban banyak berdiri perusahaan besar taraf nasional maupun internasional, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lain sebagianya. Ini harus menjadi perhatian bersama. Sehingga adanya perusahaan, jangan sampai menjadi penonton,” jelas perempuan yang akrab disapa Warti.

Ditempat yang sama, Habib Musthofah selaku perwakilan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menambahkan, proses diskusi dan masukan terhadap Raperda TJSLP atau CSR ini, perusahaan yang terdapat di Kabupaten tuban dapat menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Baca Juga  Bupati Tuban Berpesan, Ajak Warga Sumurgeneng Bijak Kelola Uang Ganti Rugi

“Saya sendiri sepakat dengan adanya Raperda TJSLP, namun jangan sampai berat sebelah. Jangan sampai, peraturan yang dibuat hanya memberikan impact (dampak) pada golongan tertentu. Akhirnya masyarakat yang terdampak tidak mendapatkan haknya,” tutur Habib.

Habib menyampaikan, ada dua klasifikasi perusahaan yang dapat memberikan CSR, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam (SDA). Kemudian perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan dampak lingkungan.

“Ruang partisipasi masyarakat perlu dijalankan. Agar masyarakat yang terdampak juga merasa diperhatikan. Karena mereka yang merasakan langsung dampak negatif maupun positif. Oleh sebab itu, RAPERDA tanggungjawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan harus direalisasikan. Jadi tidak hanya mimpi bagi masyarakat Tuban yang terkena dampak perusahaan,” katanya.

Pria mantan ketua PMII Tuban ini menekankan, bagaimana proses Raperda ini selain mekanisme CSR juga penekanan pada aspek Transparansi dan Akuntabilitas, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak hanya perusahaan dan pemerintah daerah saja yang mengetahui, melainkan masyarakat publik juga bisa mengakses.

“Selain itu, proses masukan dari masyarakat terhadap Raperda ini, dapat ditampung oleh DPRD Tuban, jangan sampai masukan dari publik hanya seperti angin lewat dan hilang begitu saja,” tegasnya. (Pur/Zi)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar